IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR BERKELANJUTAN DI PULAU GILI GEDE

Abstrak

Konsep blue economy telah diaplikasikan di Gili Gede yang terintegrasi pada sektor pariwisata dalam pengelolaan  sumberdaya  lokal secara inklusif, eksplorasi potensi wisata berkonsep konservasi, dan mitigasi bencana. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum semua pihak siap dengan konsep blue economy, konsep ini baru diterapkan dalam bidang konservasi untuk mendukung pariwisata pesisir dan pelestarian ekosistem laut, belum mengarah pada menggunaan energi terbarukan. Sinergitas blue economy dianalisis dalam perspektif masyarakat, stake holder dan pelaku usaha wisata. Kajian blue economy penting secara sosiologis karena korelasi antara manusia dengan kelautan merupakan dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi biru mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor maritim dan kelautan karena lautan dan laut adalah mesin ekonomi global dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ekonomi biru untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di Desa Gili Gede Indah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan luaran umum yang ditargetkan adalah dalam penelitian ini ditemukan informasi mengenai kebijakan dan penerapan blue economy dalam pengembangan wisata bahari dan pesisir, kegiatan blue economy  yang dilakukan oleh penggiat wisata, masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Blue Economy di Gili Gede masih menghadapi berbagai kendala yang mencerminkan adanya gap antara konsep dan praktik lapangan. Sosialisasi dan pengawasan terhadap larangan penangkapan ikan belum merata, sehingga masih ada nelayan dari luar desa yang melanggar zona perlindungan. Selain itu, manajemen sampah di tingkat masyarakat belum optimal karena belum tersedianya sistem pengelolaan terpadu; sebagian warga masih membakar sampah atau membuangnya di lubang-lubang tanah, yang berpotensi mencemari lingkungan. Ketimpangan kapasitas antara masyarakat dengan pelaku usaha wisata juga terlihat, di mana beberapa hotel telah menerapkan standar pengelolaan yang baik, sementara warga masih terkendala fasilitas, edukasi, dan dukungan infrastruktur.