TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN POLITIK BERBASIS GENDER: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Abstract

Transformasi kebijakan dan politik berbasis gender merupakan isu penting dalam penguatan demokrasi modern, khususnya di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis warga negara terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam ruang kebijakan dan politik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara tidak hanya diposisikan sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik yang setara tanpa diskriminasi gender. Kajian ini menyoroti hubungan antara transformasi kebijakan dan politik berbasis gender dengan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab kewargaan. Kebijakan responsif gender diyakini mampu memperluas ruang partisipasi politik perempuan, memperkuat representasi dalam lembaga legislatif maupun eksekutif, serta mendorong terbentuknya kebijakan publik yang lebih inklusif. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ini berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai demokratis, penguatan literasi politik, serta pengembangan sikap kritis warga negara terhadap ketidakadilan berbasis gender. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam PKn dapat menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya politik yang berkeadilan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh proses pendidikan kewarganegaraan yang mampu menginternalisasikan nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan publik yang responsif gender dan pendidikan kewarganegaraan yang transformatif menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi inklusif di Indonesia.