PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENATAAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI LOMBOK BARAT

Abstract

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan memahami tentang penataan birokrasi desa, dan mengkaji dan memahami tata kelola pemerintahan di desa.Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis. Secara akademis (teoritis) kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan hukum pemerintahan desa. Sedangkan secara praktis kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan hukum ini, maka metode yang digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan sosialisasi berkaitan tentan kewenangan desa dan regulasi desa. Selain itu metode yang dilakukan dengan tanya-jawab dan diskusi sehingga materi yang telah disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Mengingat pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat melibatkan stakholder seperti Badan Musyawarah Desa, Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak bagi transformasi atau pembaharuan desa. Semangat yang dibangun adalah memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Dengan begitu, desa diharapkan akan mandiri, mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal.